Powered by Blogger.
RSS
10:17 |

PROSES BANGSA MENJADI NEGARA

Lahirnya Bangsa

Kronologis Sejarah Lahirnya Pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan Negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Secara kualitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat Negara nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri Negara Indonesia mengangkat nilai-nilai tersebut dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan piagam Jakarta yang memuat Pancasila yang pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia sebelum sidang resmi PPKI Pancasial sebagi calon dasar filsafat negera dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila, maka secara ilmiah harus ditinjau berdasarkan proses kausalitas. Maka secara kausalitas asal mula Pancasila dibedakan atas dua macam yaitu: asal mula yang langsung dan asal mula yang tidak langsung. Adapun pengertian asal mula tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asal Mula yang Langsung
Pengertian : Asal mula secara ilmiah filsafat dibedakan atas empat macam yaitu:
•     Asal mula bahan (Kausa Materialis)Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsure-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat-istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religious yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup.
•     Asal mula bentuk (Kausa Formalis)Hal ini dimaksudkan bagaimana asal mula bentuk atau bagaiman bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Maka asal mula bentuk Pancasila adalah Ir. Soekarno bersama-sama Drs.Moh Hatta serta anggota BPUPKI lainnya merumuskan dan membahas Pancasila terutama dalam hal bentuk, rumusan serta nama Pancasila.
•     Asal mula karya (Kausa Effisien)Kausa Effisien atau asal mula karya yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang sah. Asal mula karya adalah PPKI sebagai pembentuk Negara dan atas kausa pembentuk Negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar Negara yang sah, setelah dilakukan pembahasan baik dalam sidang-sidang BPUPKI, Panitia Sembilan
•     Asal mula tujuan (Kausa Finalis)Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang para pendiri Negara, tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar Negara. Oleh karena itu asal mula tujuan tersebut adalah para anggota BPUPKI dan Panitia Sembilan termasuk Soekarno dan Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar Negara yang sah. Demikian pula para pendiri Negara tersebut juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dari filsafat Negara.

2. Asal Mula yang Tidak Langsung
            Secara kausalitas asal mula yang tidak langsung pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Berarti bahwa asal mula nilai-nilai pancasila yang terdapat dalam adat-istiadat, dalam kebudayaan serta dalam nilai-nilai agama bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian asal mula tidak langsing Pancasila adalah terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia. Maka asal mula tidak langsung Pancasila bilamana dirinci adalah sebagai berikut:
•     Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negra,nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan telah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum membentuk Negara.
•     Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, yang berupa nilai-nilai adat-istiadat, nilai kebudayaan serta nilai-nilai religious. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.
•     Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa asal-mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri, atau dengan lain perkataan bangsa Indonesia sebagai ‘Kausa Materialis’ atau sebagai asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila.

Demikian tinjauan Pancasila dari segi kausalitas, segingga memberikan dasar-dasar ilmiah bahwa Pancasila itu pada hakikaatnya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk Negara nilai-nilai tersebut telah tercermin dan teramalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu tinjauan kausalitas tersebut memberikan bukti secara ilmiah bahwa Pancasila bukan merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang, atau sekelompok orang bahkan Pancasila juga bukan merupakan hasil sintesa paham-paham besar dunia, melainkan nilai-nilai Pancasila secara tidak langsung telah terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaiut sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V kemudian dasr-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai Nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oelh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendiriakan Negara tercapai dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Zaman Kutai
            Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Asmawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan member sedekah kepada para brahmana, dan para brahmana membangun yupa itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan (Bambang Sumadjo,dkk, 1997). Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan nilai-nilai social politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana. Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di dJawa dan Sumatara. Dalam Zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai intergrasi dengan wilayah yan gmeliputi hamper separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majsapahit yang berpusat di Jawa.

Zaman Sriwijaya
            Menurut Mr. M. Yamin bahwa berdirinya Negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenk moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu : pertama, zaman Sriwijaya dibawah wangsa syailendra (600-1400), yang bercirikan kedatuan. Kedua, Negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan Negara kebangsan dIndonesia lama. Kemudian ketiga Negara kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka.

Zaman Penjajahan
            Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di nusantara. Mereka itu antara lain orang Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah.
Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang apda awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis. Namum lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak 1511 dikuasai oleh Portugis. Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda dating pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untk mengindarkan persaingan di antara mereka sendiri (Belanda), kemudian mereka mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C., (verenigde Oost Indeische Compagnie), yang dikalangan rakyat dikenal dengan istilah ‘Kompeni’.

            Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataran di bawah pemerihtahan sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1929, walaupun tidak berhasil meruntuhkan namun Gubernur Jenderal J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang akhirnya pun Sultan Agung menyusul untuk mangkat, sehingga Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni.

Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan system monopoli melalui tanam paksa (1830-1870) dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat yan gtidak berdosa. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan Belanda sudah tidak peduli lagi dengan ratap penderitaan tersebut, bahkan mereka semakin gigih dalam menghisap rakyat untuk memperbanyak kekayaan bangsa Belanda.

Kebangkitan Nasional
            Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Philipina (1898), dipelopori Joze Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1950), gerakan Sun Yat Sen dengan republik Cinanya (1911). Partai Konggres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaiut kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya.
Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan gerakan pelopor berdirinya gerakan – gerakan nasional lainnya seperti: Sarekat Dagang Islam (SDI) (1909), Indische Partij (1913) yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat dan gerakan-gerakan lain.

Zaman Penjajahan Jepang
            Setelah Belanda diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapt berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.
Fasis jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia, Jepang Saudara tua bangsa Indonesia”, akan tetapi dalm perang melawan sekutu barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan Negara sekutu lainnya) nampanknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bansa Indonesia, yaiut menjanjikan Indonesia meredeka di kelak kemudian hari.
Untuk mendapat simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyumbi Tioosakai.

Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut:
•     Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
•     Ketua Muda : Iclubangse (seorang anggota luar biasa)
•     Ketua Muda : R.P. Soeroso (Merangkap kepala)
Dan dengan 60 orang anggota biasa bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda).

Sidang BPUPKI pertama
BPUPKI mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945, dimulai upacara pembukaan dan pada keesokan harinya dimulai sidang-sidang (29Mei-1 Juni 1945). Yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut : (a) tanggal 29 Mei, Mr. Muh Yamin, (b) tanggal 31 Mei, Prof Soepomo dan (c) tangal 1 Juni Ir. Soekarno

a. Mr. Muh. Yamin ( 29 Mei 1945)
Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945 Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesia sebagai berikut:
1.    Peri Kebangsaan
2.    Peri Kemanusiaan
3.    Peri Ketuhanan
4.    Peri Kerakyatan
5.    Kesejahteraan Rakyat
Selain usulan tersebut pada akhir pidatonya Mr. Muh. Yamin menerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:
“untuk membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekluargaan, dan iktu serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

b. Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)
Berbeda dengan usulan Mr.Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori-teori Negara sebagai berikut:

1. Teori Negara perseorangan (Individualis),
 sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacquas Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J Laski (abad 20). Menurut paham ini, Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (contract social). Paham Negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.

2. Paham Negara kelas (Class theory) atau teori ‘golongan’.
Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu klasse) untuk menindas kelas lain. Negara kapitalis adalah alat dari kaum borjuis, oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.
3. Paham Negara integralistik, yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini Negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam Negara adalah pengidupan bansa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar. Tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan.

c. Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945)
            Usulan dasar Negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno, yang disampaikannya dalam sidang tersebut secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar Negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut:
1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan Yang berkebudayaan

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama Pancasila atas salah seorang teman beliau ahli bahasa. Berikutnya menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Tri Sila yang meliputi: (1) sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dari ‘Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme, (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintersa dari ‘Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan social, serta (3) Ketuhanan. Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “Tri Sila” tersbut juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah ‘gotong royong’.

Beliau mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau ‘Philosphische grondslag’ juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sebagai atau sebagai ‘weltanschauung’ dan diatas dasar itulah kita dirikan Negara Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa beliau dalam mengusulkan dasar Negara tersebut selain secara lisan juga dalam uraiannya juga membandingkan dasar filsafat Negara ‘Pancasila’ dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalism, komunisme, chauvinism, kosmopolitisme, San Min Chui dan ideology besar dunia lainnya.

            Setelah usulan-usulan ditampung selanjutnya dibenutklah suat panitia kecil berjumlah delapan orang untuk menyusun dan mengelompokan semua usulan tersebut. Panitia delapan terdiri dari: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutarjo, K.H. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis. Setelah para panitia kecil yang berjumlah delapan orang tersegut bekerja meneliti dan mengelompokkan usulan yan gmasuk, diketahui ada perbedaan pendapat dari para anggota sidang tentang hubungan antara agam dan Negara. Para anggota sidang yang beragama Islam menghendaki bahwa Negara berdasrkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki bahwa Negara tidak mendasarkan hokum salah satu agama tertentu. Untuk mengatasi pergedaan ini maka dibentuk lagi suatu panitia kecil yang berjumlah Sembilan orang yang dikenal sebagai ‘panitia sembilan’, yang anggotanya berasal dari golongan nasionalis, yaitu: Ir. Soekarno, Mr. Moh Yamin, K.H Wachid Hasyim, Drs. Moh. Hatta ,K.H. Abdul Kahar Moezakir, Mr. Maramis, Mr. Soebardjo, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim.

Panitia Sembilan bersidang tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilakan kesepakatan yang menurut istilah Ir. Soekarno adalah suatu modus, kesepakatan yang dituangkan di dalam Mukadimah (Preambule) Hukum Dasar, alinea keempat dalam rumusan dasar Negara sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwkilan;
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Moh. Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta.

Sidang BPUPKI kedua
            Pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 Ir. Soekarno diminta menjelaskan tentang kesepakatan tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta). Oleh karena sudah mencapai kesepakatan maka pembicaraan mengenai dasar Negara dianggap sudah selesai. Selanjutnya dibicarakan mengenai materi undang-undang dasar (pasal demi pasal) dan diserahkan kepada Mr. Soepomo. Demikian pula mengenai susunan pemerintahan Negara yang terdapat dalam penjelasan UUD.

Sidang PPKI pertama
PPKI sebagai tindak lanjut dari BPUPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menghasilkan:
· Mengesahkan UUD 1945
· Mengangkat Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai presiden dan Wakil Presiden
· Untuk sementara pemerintahan dibantu oleh KNIP

Inilah sebagai hari disahkannya UUD 1945 yang berarti juga lahirnya pancasila karena didalam pembukaan UUD 1945 memuat isi dari pada Pancasila yang berisi lima butir:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia



PROSES NEGARA MENJADI BANGSA

Walaupun Negara Indonesia memiliki kekayaan yang sangat berlimpah dari Sabang sampai Marauke dengan sumber daya alamnya berlimpah. Namun, semua ini bukanlah merupakan jaminan terhadap layaknya kehidupan rakyatnya.
Karena, fakta sosial dilapangan menunjukkan Negara Indonesia merupakan salah satu Negara didunia ini yang telah gagal menjadi bangsa yang mandiri. Dimana, kekayaan alam yang berlimpah bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, tetapi hanya untuk kesejahteraan bagi para konglomerat dan pemodal asing serta kelompok-kelompok tertentu saja dinegeri ini.
Sementara, masyarakat banyak mengalami keguncangan jiwa (Shock Culture), akibat permasalahan kehidupan yang dihadapinya. Karena selama ini, masyarakat tidak pernah mendapat solusi yang signifikan dari pemerintah pusat maupun daerah. Politisi sibuk mencitrakan diri dan mempertahankan kursi. Sedangkan rakyat, kini seakan-akan sudah tidak memiliki Negara.
Semua ini diakibatkan ketidakperdulian pemerintah pada rakyatnya lagi. Padahal, kekayaan berlimpah ruah namun kehidupan masyarakat semakin sulit dan terjepit, baik di kota maupun di pedesaan yang artinya “Negara gagal”.
Dimana, munculnya permasalahan ini disebabkan beberapa faktor yang menghantarkan rakyat tidak menikmati kemakmuran dari hasil negerinya sendiri demi kelangsungan kehidupan yang sejahtera pertama, produk-produk hukum dan kebijakan politik ekonomi yang diterapkan pemerintah sudah tidak mengacu pada nilai-nilai sosialis konstitusi pancasila serta tidak bertujuan menciptakan perlindungan atau mewujudkan kebumi pertiwi.
Melainkan mengacu dan berkiblat pada konsep dan nilai-nilai idiologi liberal yang nyata-nyata hanya berpihak kepada kepentingan serta kebutuhan ruang hidup (lebensraum) kaum pemodal asing (di negara asalnya Liberalisme ingin ditentang karena sistem ini tak akan membawa kesejahteraan rakyat).
Saya sangat kecewa dengan kinerja pemerintahan pusat maupun daerah yang kurang memperhatikan dan memperjuangkan kehidupan rakyatnya yang masih banyak kehidupan-kehidupannya dibawah garis kemiskinan yang paling fatal lagi menurutnya, banyak rakyat Indonesia yang menjual tenaga sampai keluar negeri.
Seharusnya, hal ini tidak terjadi kalau pemerintah menjalankan kepentingan rakyatnya terlebih dahulu. Hal ini dapat kita lihat, dengan diberikannya ijin-ijin pada swasta asing untuk menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam (diatas bumi dan diperut bumi) dalam skala sangat luas dan waktu yang cukup lama seperti, ijin perkebunan, pemungutan hasil hutan dan pertambangan.
Sedangkan, faktor kedua kegagalan Negara ini terjadi, akibat bobroknya mentalitas politisi dan iklim politik yang cenderung menjadikan proses penegakkan hukum pengembang dan bersifat tebang pilih bahkan mengarah dan menciptakan sistem dan suasana (milieu) yang melindungi dan turut menyebarkan wabah korupsi secara massal dan sistematis keseluruh sistem organ dan aspek kehidupan bernegara.
Baik, dari mulai birokrat, sampai penegak hukum, dari dapur istana sampai dapur senayan. “Kebekuan ini dapat kita lihat dari banyaknya permasalahan kelas yang tidak dapat diselesaikan pemerintah secara hukum, akibat adanya tebang pilih seperti, dalam kasus Century, banyak lagi kasus korupsi kepala daerah yang masih beku karena kepentingan elit politik.
Semua ini, akibat elit-elit negeri ini mengadopsi nilai-nilai liberal ditambah korupsi yang kini mewabah, kehidupan rakyat terus semakin sulit, semakin sulit mendapatkan faktor produksi seperti tanah dan akses permodalan, faktor produksi tersebut telah dimonopoli oleh kalangan tertentu, lapisan tertentu, bahkan etnis-etnis tertentu, tak peduli melampaui batas-batas ketentuan undang-undang dan azas kepatutan.
Saat ini sumber daya alam bebas dikuasai, dimiliki,dikeruk oleh pemodal dan asing sehingga saat ini tak heran kita lihat dipedesaan para petani Indonesia trak lain hanyalah buruh tani dan tuna kisma (petani tak punya tanah).
Negara agraris ini, lebih memilih menjadi pengimpor beras kentang, kedelai, daging daripada harus membina mensejahterakan rakyat tani. Belum lagi permasalahan yang terjadi di perkotaan, banyaknya penggusuran yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang tradisional/pedagang kaki lima (PKL), maupun pemukiman rakyat.
Sudah hal biasa yang digantikan dengan berdirinya kompleks real estate mewah dan bangunan mall raksasa dan menjual produk asing bukan gado-gado atau pecal. Akibat dengan banyaknya penggusuran yang dilakukan pemerintah pada pemukiman warga maka, akhirnya mudah ditemukan rumah gerobak, rumah kartun perumahan pinggiran rel, atau rumah gadang, dimana hidup tiga empat keluarga dalam satu rumah.
Pemerintah sibuk mengurusi kursi, mobil mewah, rumah mewah dan pelesiran dan mengabaikan penyediaan pemukiman warga kota, berupa rumah sederhana sekalipun sempit (RSSS). Sedangkan, konstitusi kita jelas dan tegas menyatakan, hajat hidup orang banyak dikuasai langsung oleh Negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara dan menjadi tanggung jawab Negara.
Ternyata ini hanya sebatas untaian kata manis dan puitis belaka dan bukan bagian dari kontrak sosial. Semua itu, hanya dijadikan sebagai fungsi yang membantu tidur dan mimpi indah rakyat. Pengertian pucuk pimpinan dinegeri tidak bukan membawa angin segar bagi rakyat, malah keterpurukan kehidupan rakyat semakin jelas.
Karena pemerintah sekarang yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih tetap mengadopsi dan melanjutkan nilai-nilai liberal demi kepentingan pemodal dan asing. Jadi, apa kelebihan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia ? jika, kentang impor, beras, kedelai dan daging import masih ada.





4 PILAR



            Setiap negara pasti mempunyai pondasi/pilar/dasar-dasar negara, begitu halnya juga dengan negara Indonesia, negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Konsep ini digagas oleh alm Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat  empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini.
macam-macam 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:
1.                  Pancasila
            adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
            Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.
            Meski terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.
Sejarah Perumusan Pancasila
            Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :
1.      Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945
2.      Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945
3.      Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949
4.      Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950
5.      Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ‘45,
            adalah hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959.
Pada tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan, yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Tujuan, Pokok, Fungsi UUD1945
• Landasan Konstitusional atas landasan ideal yaitu Pancasila
• Alat pengendalian sosial (a tool of social control)
• Alat untuk mengubah masyarakat ( a tool of social engineering)
• Alat ketertiban dan pengaturan masyarakat.
• Sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
• Sarana penggerak pembangunan.
• Fungsi kritis dalam hukum.
• Fungsi pengayoman
• Alat politik.

3.                  Bhinneka Tunggal Ika
            adalah moto atau semboyan Indonesia. Kalimat ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan sering diterjemahkan dengan kalimat “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.
            Diterjemahkan per kata, bhinneka berarti “beraneka ragam”. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata ika berarti “itu”. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

4.                  NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
            adalah bentuk dari negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia.
            Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Apabila ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 belum sempurna sebagai negara, mengingat saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia baru sebagian memiliki unsur konstitutif berdirinya negara. Untuk itu PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah melengkapi persyaratan berdirinya negara yaitu berupa pemerintah yang berdaulat dengan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, sehingga PPKI disebut sebagai pembentuk negara. Disamping itu PPKI juga telah menetapkan UUD 1945, dasar negara dan tujuan negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosil.
TUJUAN NKRI
Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.
            Setelah membahas 4 pilar berbangsa dan bernegara, 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia,  juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 merupakan konstitusi dalam bernegara. Dua hal ini sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia, tapi bagi Almarhum Taufik Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.
            Dua pilar Pancasila dan UUD 1945 masih belum terasa penerapannya. Pancasila baru saja masuk kedalam kurikulum pendidikan, sementara amanat UUD 1945 masih banyak yang diabaikan. Semangat persatuan dan kesatuan bangsa saat ini sudah mulai musnah, dan itu pada akhirnya akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Keprihatinan terhadap hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa inilah agaknya yang menginspirasi Taufik Kiemas mengeluarkan gagasan Empat Pilar Kebangsaan. Memang kalau dicermati empat pilar ini memanglah penyanggah persatuan dan kesatuan bangsa, dan empat pilar inilah yang menjadi inspirasi kekuatan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.
            Bangsa ini terutama para pemimpinnya sudah mengalami degradasi moral secara signifikan, melakukan tindak kejahatan korupsi sudah dianggap prestasi dalam mengumpulkan kekayaan menjadi tugas utama mereka saat menjadi pejabat negara. Sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan, melihat kondisi saat ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
            Mungkin  sudah saatnya gagasan empat pilar oleh Taufik Kiemas tersebut  sudah selayaknya dilanjutkan dan diimplementasikan secara benar, agar negara ini tidak melupakan bahwa negara ini mempunyai 4 pilar penting yang harus selalu dijaga dan juga harus dijalankan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam Pidato Trisakti tahun 1963 menegaskan:
1.      berdaulat secara politik
2.      berdikari secara ekonomi
3.      berkepribadian secara sosial budaya
            Dalam bidang kemandirian politik, Soekarno telah berhasil memperjuangkan Pancasila sebagai kemandirian bangsa Indonesia dengan memiliki ideologi negara. Soekarno juga telah berhasil mempertahankan persatuan dengan menumpas setiap pemberontakan. Hanya saja karena kurangnya kemandirian dalam persoalan persenjataan, Soekarno cenderung mendapatkan pasokan senjata dari Rusia, sehingga ideologi komunis berkembang di Indonesia yang puncaknya adalah pertistiwa gerakan 30S/PKI. Sedangkan dalam politik luar negerinya, Soekarno ikut proaktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Dalam politik ini, Soekarno berhasil mengadakan Konferensi Asia-Afrika (KAA), namun karena negara-negara yang hadir memiliki afiliasi politik terhadap kekuatan Komunis, sehingga kemandirian politik yang dicita-citakan makin bias, terlebih lagi ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaysia. Pidato-pidato Soekarno saat itu, kerap dianggap menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Meskipun, Soekarno sendiri berpendapat konsep-konsep itu merupakan penjabaran Pancasila.

            Dalam kemandirian sosial budaya, Soekarno secara tegas menolak budaya asing, padahal secara natural suatu bangsa tidak dapat mengisolasi diri dari pengaruh asing. Demi mewujukan kemandirian sosial budaya, pada era Soekarno hampir terperosok pada paham chauvinistik dengan mengisolasi diri dan fasisme dengan merendahkan bangsa lain, sehingga sering terjadi konflik dengan negara-negara tetangga.

            Sedangkan dalam kemandirian secara ekonomi ditegaskan Soekarno, bahwa lebih baik potensi sumberdaya alam Indonesia dibiarkan, hingga para putra bangsa mampu untuk mengelolanya. Bung Karno menolak eksploitasi atau penjajahan oleh kekuatan asing. Sayang sekali, sikap kemandirian itu bias oleh pertarungan politik internal sehingga yang muncul adalah konfrontasi melawan Barat dan tampak keberpihakan atau kedekatan kepada negera-negara komunis. Pada masa ini, semangat nasionalisme mengarahkan pada nasionalisasi perusahaan asing menjadi perusahaan milik negara. Peluang bagi swasta besar untuk berkembang dapat dikatakan minim. Pandangan liberalisasi ekonomi pada masa itu dapat dikatakan sebagai musuh negara. Kecenderungan dan keberpihakan Soekarno mengakibatkan terjadinya krisis politik dan ekonomi yang terjadi pada tahun 1965, sehingga ada tuntutan Ampera (amanat penderitaan rakyat), yaitu bubarkan PKI, perombakan kabinet dan turunkan harga. 

            Ajaran Soekarno yang diadopsi oleh Fidel Castro dalam konteks Kuba adalah ajaran Trisakti. Yang menarik adalah bahwa Fidel Castro mengadopsi dan menerapkan prinsip Soekarno itu secara konsisten dan tegar dalam seluruh sistem pemerintahannya. Konsistensi yang paling kentara adalah menolak segala bentuk imperialisme dan kapitalisme yang merupakan pendiktean oleh Barat tentang ekonomi, politik dan budaya. Castro sangat jelas menolak kehadiran dan campur tangan IMF dalam negaranya, bahkan menyerukan agar lembaga pendanaan kapitalis internasional yang menindas negara-negara berkembang itu semestinya dibubarkan dan dihentikan perannya. Ini merupakan wujud pelaksanaan Trisakti yang konsisten oleh Castro dalam konteks Kuba, yakni kemandirian dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kekuatan ekonomi sendiri merupakan landasan bagi pemerintah Kuba untuk membangun negara dan rakyatnya. Tidak ada hutang luar negeri yang diterima sebagai landasan, sehingga tak ada kewajiban cicilan bunga hutang yang tinggi yang harus dibayar oleh pemerintah Kuba. Seluruh pendapatan negara dialokasikan pertama-tama untuk belanja tunjangan sosial, dan kedua untuk belanja pendidikan. Kepentingan lain berada dalam urutan prioritas berikutnya. Karena berdikari dalam bidang ekonomi, Kuba telah mampu mempertahankan kedaulatan dalam bidang politik dan kedaulatan dalam kebudayaan nasionalnya.



RUANG PUBLIK AGAMA

            Agama selalu merupakan bagian dari area kajian filsafat politik kontemporer. Di berbagai masyarakat di dunia, agama memainkan peranan penting di dalam perdebatan publik, maupun isu-isu sosial lainnya. Komunitas-komunitas religius di masyarakat, mulai dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Islam, dan yang lainnya, berperan aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik maupun sosial. “Orang”, demikian tulis Michael Reder, pengamat filsafat politik dan agama dari München, “kini berbicara tentang repolitisasi dari agama… dimana simbol-simbol agama dan bahasa dipindahkan ke bidang-bidang yang non religius.” (Reder, 2008)
            Di dalam realitas kehidupan banyak bangsa, agama dan kultur saling berpaut dan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial orang-orang yang ada di dalamnya. Di era globalisasi ini, muncul pula agama-agama baru yang memiliki banyak pengikut, walaupun sebelumnya mereka adalah sekte-sekte kecil saja yang terus berkembang pesat. Proses sekularisasi di Eropa, di mana agama ditempatkan semata sebagai urusan pribadi setiap orang, rupanya tidak mengecilkan peran agama di dalam kehidupan publik. Agama tidak mati. Ia memang berubah, dan perubahannya juga membawa perubahan sosial di dalam masyarakat.
Agama dan Pemikiran Kontemporer
            Di dalam diskusinya dengan para dosen di Hochschule für Philosophie der Jesuiten München, Jürgen Habermas, filsuf Jerman kontemporer, mengembangkan dan menyampaikan pemikirannya mengenai agama. (Schmidt/Reder, 2008) Filsuf-filsuf kontemporer lainnya, seperti Jacques Derrida, Richard Rorty, dan Gianni Vattimo, mengajukan pemikirannya untuk memahami peran agama di dalam masyarakat demokratis modern.
            Habermas berpendapat, bahwa agama memiliki peran yang penting untuk menjaga persatuan di dalam masyarakat majemuk. Namun, otoritas religius, yang diklaim berasal dari Tuhan oleh agama-agama, harus dibahasakan ulang menjadi bahasa-bahasa rasional yang mampu menarik persetujuan dari orang-orang yang mendengarnya. (Habermas, 1991) Agama tidak hanya memiliki fungsi spiritual, melainkan juga fungsi sosial untuk menjaga persatuan dan harmoni masyarakat. Namun, di dalam masyarakat modern demokratis yang majemuk, agama tidak lagi bisa mengklaim kebenaran mutlaknya, dan meninggalkan kelompok-kelompok lain yang memiliki perbedaan cara pandang.
            Dalam hal ini, Habermas sejalan dengan Immanuel Kant, filsuf masa Pencerahan asal Jerman. Mereka melihat agama sebagai dasar dan sumber dari tindakan-tindakan bermoral manusia. Jika agama dilenyapkan, maka tindakan-tindakan bermoral manusia, yang menjadi dasar dari terbentuknya peradaban, juga akan melemah. Habermas menyebut fenomena ini sebagai, “Kerinduan atas Apa yang Kurang.” (Habermas dalam Schmidt/Reder, 2006)
            Richard Rorty, filsuf politik dari AS, memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, pembedaan tegas antara ruang publik dan ruang privat tetap harus dijaga, dan agama harus tetap menghormati pembedaan tersebut. Jika tidak, keutuhan masyarakat demokratis akan terancam, karena bahasa-bahasa agama yang bersifat eksklusif pada agama tertentu akan dipaksakan kepada masyarakat luas yang terdiri dari beragam kelompok. Dalam konteks ini, ia menegaskan, bahwa agama adalah ancaman bagi sistem politik demokratis, terutama demokrasi liberal. (Rorty, 2006)
            Jacques Derrida, filsuf Prancis kontemporer, mencoba masuk ke dalam inti perdebatan, yakni hubungan antara iman dan akal budi. Baginya, hubungan ini tidaklah pasti. Dengan metode dekonstruksinya, ia berusaha menunda kepastian makna yang muncul dari dua konsep ini, dan menemukan, bahwa keduanya berpaut erat, tanpa bisa dipisahkan secara jelas dan tegas, seperti yang diinginkan oleh kaum positivistik ateistik. (Derrida, 2001) Iman adalah sumber dari akal budi dan akal budi pun selalu menjadi penopang bagi iman manusia.
            Sejalan dengan para pemikir komunitarisme, Derrida juga menegaskan, bahwa agama dan kultur selalu berpaut erat, dan tak bisa dipisahkan begitu saja. Ajaran-ajaran agama selalu dibaca dalam kerangka berpikir kultural tertentu yang dihidupi suatu masyarakat. Perjumpaan keduanya menghasilkan pola kultural yang unik. Pertautan antara agama dan kultur menjadi semakin rumit di era globalisasi ini, di mana ruang dan waktu menjadi begitu relatif, akibat perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi dan komunikasi. (Derrida, 2001)
            Niklas Luhmann, filsuf dan sosiolog asal Jerman, mengembangkan teori sistemnya untuk memahami peran agama di dalam masyarakat modern yang demokratis dan majemuk. Agama adalah salah satu sistem yang ada di masyarakat, dan salah satu peran sistem, menurut Luhmann, adalah mengurangi kerumitan di dalam masyarakat. Agama mengembangkan kepercayaan, terutama kepercayaan antar pemeluknya, dan dengan kepercayaan, berbagai aktivitas sosial masyarakat dapat dipersingkat. Kecurigaan adalah akar dari inefisiensi dan konflik. Dengan melihat agama sebagai sistem kepercayaan yang mengurangi kerumitan masyarakat, Luhmann menyoroti aspek duniawi dari agama. (Luhmann, 2002)
            Namun, Luhmann juga sadar, bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan manusia akan adanya Tuhan, atau yang transenden. Agama berpijak sekaligus di dua area sistem, yakni area sosial sebagai penjamin kepercayaan dan area spiritual sebagai jembatan kepada yang transenden. Di dalam masyarakat demokratis modern, agama memiliki peran yang ambivalen sebagai suatu bentuk sistem yang unik yang ada di masyarakat. Keduanya berjalan dan menjamin keberadaan masyarakat dan peradaban manusia itu sendiri.
Identitas dan Toleransi
            Michael Reder juga menegaskan, bahwa agama adalah pemenuh kebutuhan eksistensial manusia. Setiap orang perlu untuk merasa terikat dengan komunitas tertentu. Perasaan terikat ini penting di dalam proses pembentukan identitas pribadi dan sosial setiap orang. Di dalam masyarakat demokratis, kejelasan identitas pribadi maupun kelompok amatlah penting, supaya ia bisa menyampaikan kehendak dan kepentingannya secara lugas dan jelas, namun dengan bahasa-bahasa rasional yang bisa dipahami oleh anggota masyarakat lainnya. (Reder, 2008)
            Sebagaimana diamati oleh Vattimo, filsuf kontemporer asal Italia, dan Rorty, agama kini memiliki nama jelek sebagai biang keladi konflik dan perpecahan di berbagai belahan dunia. Agama menjadi sumber bagi kebencian dan diskriminasi di berbagai negara. Maka dari itu, agama perlu untuk kembali membuka ruang untuk toleransi, yakni toleransi khas demokrasi liberal. (Vattimo/Rorty, 2006) Ide toleransi ini sebenarnya bukan ide baru bagi agama. Setiap agama selalu memiliki aspek tolerannya sendiri. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat tekanan pada sisi toleran setiap agama, dan kemudian mengubahnya menjadi tindakan dan kebijakan politik yang tegas.
            Ramalan para pemikir modern, bahwa agama akan hilang dari peradaban manusia, ternyata salah. Lepas dari segala ambivalen yang muncul, agama tetap memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia. Di area pendidikan, kesehatan, filsafat, politik, dan budaya, peran agama tetap kuat, dan bahkan semakin berkembang. Motif-motif religius tetap mewarnai beragam aspek kehidupan manusia, dan menghasilkan pencapaian-pencapaian luar biasa yang bisa memperbaiki kualitas hidup banyak orang.
            Namun, agama sekarang ini tidak dapat berdiri sendiri. Setiap agama perlu untuk belajar bersama dan mengenal agama-agama lainnya. Agama juga perlu menimba ilmu pengetahuan dari penelitian-penelitian ilmiah dan refleksi-refleksi filsofis yang aktual. Di dalam masyarakat modern yang demokratis dan majemuk, seperti ditegaskan oleh Habermas, agama adalah sumber spiritual bagi tindakan-tindakan bermoral manusia, namun kini harus dibahasakan dengan bahasa-bahasa ilmiah dan filosofis, yang bisa ditangkap dan dipahami oleh masyarakat luas, termasuk oleh kelompok ateis yang anti agama dan anti iman sekalipun.
           


RUANG PUBLIK IDEOLOGI

            Habermas merumuskan unsur normatif dari ruang publik, yakni sebagai bagian dari kehidupan sosial, dimana setiap warga negara dapat saling berargumentasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama, sehingga opini publik dapat terbentuk. Ruang publik ini dapat terwujud, ketika warga berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah-masalah politik.
            Refleksi Habermas tentang ruang publik berdasarkan deskripsi historisnya selama abad ke-17 dan ke-18, ketika cafe-cafe, komunitas-komunitas diskusi, dan salon menjadi pusat berkumpul dan berdebat tentang masalah-masalah politik. Refleksi atas deskripsi historis tersebut diperluas Habermas untuk merumuskan konsep ideal partisipasi publik didalam masyarakat demokratis dewasa ini.
            Arti penting dari refleksi Habermas ini terletak pada konsepsinya tentang proses diskursus, yang diidealkannya haruslah berbentuk perdebatan yang rasional dan kritis. Perdebatan ini dipagari oleh aturan-aturan yang melarang penggunaan bahasa yang bersifat emotif, dan fokus terhadap isi serta kerangka yang rasional saja.
            Partisipan debat juga diharuskan memiliki kepentingan bersama atas kebenaran, yang berarti mereka juga harus dapat menunda perbedaan status, sehingga mereka berbicara dalam keadaan setara. Sikap kritis juga merupakan salah satu unsur kunci yang memegang peranan, sehingga berbagai bentuk argumentasi yang disodorkan dapat diuji melalui debat publik, dan partisipan dapat menemukan makna secara bersama sebagai hasil dari proses debat rasional kritis tersebut (calhoun, 1993).

Media dan Demokrasi
            Habermas juga sangat menekankan peran kritis dari media didalam ruang publik. Ia membedakan antara media dimasa-masa awal yang memusatkan diri pada berbagai isu kontroversi dan debat politik rasional, dan media dewasa ini yang seringkali menjadikan berita sebagai barang dagangan saja.
            Ia kemudian mendeskripsikan perkembangan surat kabar pada awal abad ke-17 di Jerman, dan berkomentar “pers telah pertama kali dalam sejarah menciptakan badan publik yang kritis yang terlibat dalam debat kritis tentang masalah-masalah politik” (Habermas, 1989) Kondisi semacam itu tidak bertahan lama.
            Kontroversi semakin berkurang didalam media dewasa ini. Media tidak lagi mengambil posisi dan berargumentasi atas posisinya, melainkan menghindar, karena menurut mereka, semakin mereka mengambil jarak, semakin berita itu akan mengandung kebenaran.
Editorial diberbagai media jarang sekali menyediakan ruang yang kondunsif untuk menciptakan debat politik rasional kritis yang melibatkan warga negara lainnya. (Calhoun, 1993)

Peran Ruang publik didalam demokrasi
            Habermas menekankan bahwa pendapat pribadi seseorang, setelah disosialisasikan secara publik, belumlah dapat dijadikan sebagai opini publik hasil proses debat didalam ruang publik. Opini semacam itu belumlah menempuh proses pembentukan opini melalui debat kritis rasional.
            Ia juga menyatakan bahwa jika demokrasi ingin diterapkan didalam masyarakat kompleks dan majemuk seperti dewasa ini, proses mencapai kesepakatan bersama melalui kehadiran fisik partisipaan haruslah dilampaui, yakni warga negara, yang karena berbagai alasan tidak bisa hadir secara fisik didalam proses deliberasi, dapat menyumbangkan opininya secara tidak langsung, yakni secara virtual. (Habermas, 1990)
Virtualitas kehadiran partisipan tersebut bukanlah tanpa kritik. Habermas sendiri melihat kemunduran akibat rekayasa media atas subyek partisipan, dan kemudian menjatuhkan semua tanggungjawab pada para wartawan, yang kerap kali memanipulasi data untuk mendapatkan berita yang lebih sensional, dan lebih menjual.
            Kondisi semacam itu tidak akan pernah dapat menciptakan suatu bentuk opini publik yang otentik, yang sungguh-sungguh mengena ke inti permasalahan, dan kemudian mencari solusi dari inti permasalah tersebut. Opini publik yang otentik hanya dapat terbentuk, jika partisipan rasional ikut serta didalam debat politik rasional, yang menyangkut kepentingan bersama diantara pihak-pihak yang berbeda secara rasional.
            “Proses komunikasi masyarakat, sesuai dengan ide akarnya, adalah sebuah prinsip demokrasi yang tidak hanya mengandaikan bahwa semua orang dapat berbicara, dengan kesempatan yang sama, tentang persoalan pribadinya, keinginan dan keyakinannya, proses komunikasi yang otentik hanya dapat dicapai didalam kerangka bahwa semua pendapat pribadi ataupun kelompok dapat berkembang didalam debat rasional kritis dan kemudian membentuk opini publik.” (Habermas, 1989)
            Pada awal abad ke-19, opini publik yang terbentuk dari debat rasional kritis menjadi proses resmi didalam parlemen-parlemen di Jerman dan Inggris. Berbagai pidato politik dibacakan didepan parlemen, seperti yang juga dilakukan sekarang, dengan pertimbangan rasional atas kepentingan publik sebagai keseluruhan, sehingga pengaruhnya semakin besar didalam kehidupan masyarakat untuk mendorong kemajuan di semua bidang kehidupan sosial. (Habermas, 1989)
            “Pembentukan opini publik dengan segala mekanismenya melampaui periklanan belaka. Opini publik dapat terbentuk dengan secara sistematis menciptakan isu-isu krusial dan substansial yang menyangkut kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan” (Habermas, 1989)
            Didalam upayanya untuk membentuk opini publik yang otentik, media tampak belum maksimal menjalankan fungsinya, terutama karena media tidak memberikan ruang yang cukup untuk proses debat rasional, dan proses diskursif didalam pembentukan opini, dan yang lebih penting lagi didalam proses pembentukan kehendak politik. Proses komunikasi didalam ruang publik berarti proses pembentukan opini publik yang otentik, yang dimatangkan didalam proses debat kritis itu sendiri.
            “Keputusan politik yang otentik tidak mencerminkan kehendak dari semua, melainkan hasil dari pertimbangan semua pihak. Ini adalah proses dimana kehendak semua orang dibentuk dan dirundingkan untuk menjamin legitimitas dari hasilnya, daripada kumpulan semua kehendak yang sudah ada sebelumnya.” (Habermas, 1989)
            Menurut Habermas, upaya untuk merevitalisasi ruang publik terletak pada upaya pembentukan konsensus rasional bersama, daripada memanipulasi opini masyarakat umum demi kepentingan kekuasaan ataupun peraihan keuntungan finansial semata. Untuk itu, ia membedakan dua macam opini publik, yakni sebagai opini publik yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik dan ekonomi, dan opini publik yang dapat dimanipulasi untuk mendukung orang-orang, institusi, ataupun ideologi tertentu, yang notabene ini bukanlah opini publik sama sekali.
            Ruang publik memiliki fungsi yang sangat besar didalam masyarakat demokratis, yakni sebagai ruang dimana opini publik yang otentik, yang bersikap kritis terhadap kekuatan politik maupun ekonomi demi mencapai keseimbangan dan keadilan sosial, dapat terbentuk dan tersebar luas kepada seluruh warga negara, sekaligus sebagai penekan terhadap segala bentuk manipulasi ruang publik, yang seringkali digunakan untuk membenarkan aspek kekuasaan tertentu, dan itu juga berarti, membenarkan ketidakadilan tertentu.



RUANG PUBLIK ASPIRASI

            Sejak dibukanya kran demokrasi pasca kajatuhan Orde Baru, gerakan protes, gelombang demonstrasi, protes para facebookers di cyberspace maupun berbagai penyuaraan rakyat atas realitas sosial dan politik di negeri ini menyeruak secara bebas di ruang-ruang publik. Lihat saja misalnya deretan kasus cicak-buaya KPK versus POLRI, skandal Bank Century, kasus dugaan malpraktek atas Prita Mulyasari kontra Omni Internasional maupun fenomena-fenomena lainnya. Peristiwa-peristiwa tersebut bisa kita dapati di berbagai media cetak dan elektronik, hadir menjadi lanskap sehari-hari dalam kehidupan politik Indonesia pasca reformasi.  Pada kenyataannya, suara publik (baca: rakyat) yang disuarakan itu, meskipun tidak selalu berhasil mempengaruhi jalannya pemerintahan, namun terbukti tidak jarang mampu mendesak para pemegang otoritas untuk merevisi kebijakan-kebijakan yang dipandang dalam “ruang publik” sebagai keputusan kontroversial.
            Meskipun sangat lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan birokrasi negara dan kepentingan-kepentingan industri media, kemunculan “publik” yang memberikan peran pengawasan terhadap pemerintah seperti yang terjadi dalam era reformasi ini menjadi begitu strategis. Di dalam era  yang menjunjung tinggi demokratisasi ini, pemerintahan tidak lagi bisa “bermain” sendirian di atas panggung kekuasaan. Pemerintah mau tidak mau harus memperhitungkan publik dan aspirasinya justru demi legitimatas atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Intinya, jika sebuah negara benar-benar ingin hidup dalam alam demokrasi, pemerintahnya harus membangun kanal-kanal komunikasi dengan publik.
            Partisipasi rakyat disuarakan melalui corong demokrasi kebebasan berbicara itulah yang disebut sebagai ruang publik (public shpere) dalam literatur filsafat dan ilmu-ilmu sosial. Keterlibatan rakyat secara luas dan bebas dalam panggung komunikasi politik dan partisipasi demokratis dalam konteks tersebut yang coba dijelaskan buku berjudul Ruang Publik; Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace ini. Buku ini mencoba menawarkan jawaban berbagai dinamika persolan demokrasi dengan melacak persoalan partisipasi demokratis itu mulai dari zaman Yunani kuno, ketika demokrasi berlangsung dalam polis (negara kota), sampai pada masa cyberspace seperti saat ini. Secara sederhana, konsep “ruang publik” bertujuan mendorong partisipasi seluruh warga-negara untuk mengubah praktek-praktek sosial dan politik mereka lewat reformasi hukum dan politik secara komunikatif. Sayangnya, seringkali opini umum yang dihasilkan lewat komunikasi dalam ruang publik justru dikebiri oleh penguasa untuk melanggengkan kekuasaan.
            Selama kekuasaan Orde Baru, komunikasi politik di Indonesia hampir tidak pernah memperlihatkan wujudnya yang utuh. Di antara gejalanya yang dapat kita lihat adalah adanya kenyataan terbelenggunya kebebasan berpendapat, termasuk keleluasaan berekspresi politik, sehingga tidak memberikan jalan yang memadai bagi tumbuhnya partisipasi politik secara bebas dan konstruktif. Bahkan, kekuatan sosial politik pun tidak mampu menembus kebekuan komunikasi politik. Partai politik yang ada lebih dari sekadar rerpresentasi alat kekuasaan ketimbang sebagai alat demokrasi bagi upaya menyalurkan aspirasi yang tumbuh dari bawah. Demikian pula kekuatan-kekuatan sosial politik lainnya, cenderung menjadi subordinasi dari proses kekuasaan yang tengah berlangsung.
            Di Eropa abad ke-18, surat kabar memiliki peranan penting dalam membangun opini umum itu. Jika rezim komunis dan fasis yang menguasai suatu negara, mereka berkepentingan menunggangi media tersebut untuk melanggengkan kekuasaanya. Dengan menguasai opini dan ruang publik, pemilik pasar kapitalistik mengubahnya menjadi barang dagangan yang tunduk pada logika keuntungan semata. Ekspansi pasar kapitalis pada muaranya akan mencabik-cabik ruang publik itu dan menghapus ruang kritisnya dalam demokrasi dikarenakan komersialisasi opini publik (bab 7, hlm. 185). Habermas bahkan menyebut penguatan peran penguasa dalam mengawasi ruang publik itu sebagai “refeodalisasi” ruang publik, kenyataan yang benar-benar berlangsung dalam rezim-rezim otoriter seperti Nazi Jerman, Komunisme Uni Soviet dan Orde Baru.
            Bagi masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, pengertian ruang publik sebagai arena komunikasi sejatinya bukanlah barang asing, karena dalam sejarah kebangkitan nasioanl yang dirintis oleh Boedi Oetomo, kita dapat menemukan berbagai asosiasi warga yang telah berhasil membangun solidaritas nasional yang melampaui suku-suku bangsa dan agama-agama di Nusantara. Surat-surat kabar, pos, forum-forum — berperan menjadi media yang efektif membangun opini umum yang pada gilirannya ikut mendorong solidaritas sebaga suatu bangsa.
            ‘Soempah Pemoeda’ pada 28 Oktober 1928 adalah bukti nyata buah embrio ruang publik dalam sejarah masyarakat Indonesia. Bangsa adalah – seperti dikatakan Ben Anderson – merupakan imagined community, komunitas rekaan. Rekaan tersebut tidak akan berdaya untuk merekatkan suku-suku yang terpisah-pisah jika tidak berasal dari opini umum yang terbangun di antara anggota komunitas itu.
            Dengan gaya penulisan yang tajam, kuat, dan mengalir, tema-tema penting seputar dinamika ruang publik dalam alam demokrasi tersebut digali, diolah, direfleksikan, dan dipaparkan dengan sangat baik oleh para penulisnya. Selain menggunakan pendekatan filsafat dalam sebagai pisau analisisnya, pendekatan sejarah, teologi, seni, arsitektur dan sosiologi turut digunakan untuk memperkaya perspektif pembaca. Dengan berbagai pendekatan itulah di berbagai bagian buku ini, pembaca akan mendapatkan pemahaman bahwa ruang publik tidak hanya menjadi dominasi elit penguasa, pasar dan media massa-elektronik pun mengambil peran dominasi yang menggantikan peran“publik” itu sendiri (hlm. 269).
            Dalam penyajianya, tulisan demi tulisan dalam buku ini meniscayakan bahwa demokrasi merupakan salah satu sistem yang dipilih karena mengakomodasi aspirasi politik yang menuntut keterlibatan sebanyak mungkin warga negara di satu sisi. Sementara di sisi lain, proses untuk bisa menyentuh partisipasi seluruh warga itu, akan bergantung pada fasilitas informasi dan komunikasi yang memungkinkan satu sama lain dapat berinteraksi. Buku ini tidak hanya membongkar secara komprehensif dan lengkap mengenai persoalan konseptual “ruang publik”, melainkan juga menyarankan jalan keluar yang diyakini dapat memberi “nyawa” kembali dalam memerdekakan ruang publik dari himpitan pasar dan tirani kekuasaan.




RUANG PUBLIK BUDAYA

            Keunggulan suatu bangsa adalah karya tangan dari bangsa itu sendiri, dan bukan otomatis turun dari langit. Ratusan ribu doa akan percuma, jika orang tetap merampok dan bertindak merusak. Ini yang menurut saya harus ditekankan terlebih dahulu, sebelum kita berupaya merancang budaya yang melahirkan keunggulan di berbagai bidang di Indonesia.
            Di era globalisasi sekarang ini, kekuatan suatu bangsa bukan semata sumber daya alam atau luas wilayahnya, melainkan pertama dan terutama adalah kekuatan kultur yang melahirkan manusia-manusia yang kreatif dan luhur. Namun, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kultur tidak jatuh dari langit, melainkan hasil dari karya manusia. Kekuatan kultur dari suatu bangsalah yang mendorong bangsa itu mampu berkompetisi sekaligus bekerja sama untuk melahirkan kemakmuran bersama.
Kebebasan dan Rasa Aman
            Pertanyaan kunci berikutnya adalah, bagaimana membentuk kultur yang melahirkan manusia-manusia kreatif sekaligus luhur tersebut? Saya melihat setidaknya adalah lima hal yang bisa dan perlu untuk diusahakan. Yang pertama adalah kebebasan. Dalam arti ini, masyarakat mendorong setiap warganya untuk secara bebas mengejar panggilan hidup dan mengembangkan keahlian mereka, tanpa paksaan.
            Ini adalah unsur yang amat penting. Kebebasan, dalam wujud kesempatan untuk mengejar panggilan hati dan mengembangkan diri semaksimal mungkin, adalah tenaga pendorong kreativitas dan keluhuran manusia yang utama. Maka, ia tak boleh diinjak atas alasan apapun, baik itu alasan budaya, ataupun alasan agama. Jika kebebasan diancam, maka kreativitas pun akan bungkam.
            Kebebasan harus dibarengi juga dengan rasa aman. Orang perlu merasa aman dari bahaya kriminal (dari anggota masyarakat lain) ataupun kejahatan negara, supaya ia bisa mencipta. Ia juga butuh rasa aman, bahwa ketika ia sakit atau terluka, negara dan masyarakat akan siap membantunya. Kebebasan tanpa rasa aman adalah sia-sia.
            Orang juga harus bebas dari diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, ataupun usia. Ia harus diperlakukan setara sebagai manusia yang juga memiliki hak dan kewajiban. Kesetaraan murni memang mitos, karena tak akan pernah terwujud di dalam realitas. Namun, sebagai kecenderungan umum, kesetaraan perlu untuk diciptakan, guna mendorong terbentuknya budaya unggul yang kreatif dan luhur.
Komunitas dan Pengakuan
            Orang tak bisa mencipta sendirian. Ia membutuhkan dukungan dalam bentuk komunitas yang secara bersama-sama mencipta. Komunitas ini tempat orang bertukar pikiran dan informasi, guna mendorong upaya masing-masing untuk mencipta. Komunitas juga sumber motivasi, ketika orang lelah dalam upaya kreatif, dan tergoda untuk berhenti.
            Orang juga tak bisa mencipta melulu dalam keadaan aman dan nyaman. Ia juga perlu tekanan dan kendala, walaupun sedapat mungkin, tekanan dan kendala tersebut tak menghambat kebebasan maupun rasa amannya. Tegangan antara rasa aman-nyaman di satu sisi dan hambatan maupun tekanan di sisi lain ini mendorong orang untuk sungguh termotivasi untuk mencipta. Contoh konkretnya: tekanan dalam bentuk deadline, perbaikan kualitas kerja, target kerja yang lebih tinggi, dan bentuk-bentuk tekanan kreatif lainnya.
            Orang juga tak tergerak untuk mencipta, ketika ia tahu, bahwa ia tak akan mendapatkan pengakuan atas karyanya. Maka, pengakuan adalah sesuatu yang penting. Saya tak bermaksud memberikan orang uang, supaya ia mencipta, melainkan nama dan karyanya diakui sebagai suatu sumbangan nyata bagi perkembangan peradaban manusia. Perjuangan hidup manusia, sebagaimana berulang kali dikatakan oleh Axel Honneth, filsuf Jerman asal Frankfurt, ditandai dengan tujuan abadi manusia untuk mendapatkan pengakuan.
Memanusiakan Warga
            Kelima nilai ini, yakni kebebasan, rasa aman, komunitas, kesetaraan, adanya hambatan kreatif, dan pengakuan, pada hemat saya, adalah kondisi-kondisi yang memungkinkan (die Bedigungen der Möglichkeit) untuk lahirnya budaya unggul di Indonesia. Dengan adanya budaya unggul ini, orang bisa dengan gembira menghasilkan karya-karya baik untuk perkembangan hidup manusia. Ini kekuatan sejati suatu bangsa, dan ini jauh lebih penting dari sumber daya alam yang berlimpah atau doa panjang yang berbusa-busa yang biasanya menutupi borok moral tertentu.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments(0)
Posted by Unknown
Subscribe to: Posts (Atom)